Sekarang Transaksi Kartu Kredit yang Bisa Diintip Pajak Harus Dibatasi!

Pengamat Ekonomi sekaligus Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, pemerintah harus segera menetapkan batasan nilai transaksi pada kartu kredit yang nantinya bisa dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak).

Karna, kata dia, apabila besaran transaksi yang diintip tidak dibatasi, jadi juga akan menyebabkan beban sendiri untuk petugas pajak. Karna juga akan begitu banyak data pemegang kartu credit yang perlu di check.

” Iya threshold (ambang batas) transaksi jadi umpamanya satu tahun yang perlu dilaporkan berapakah Rp 1 miliar, Rp 2 miliar transaksinya segitu, bila Rp 100 ribu mesti lapor tentu semuanya juga akan lama ceknya. Bila satu tahun Rp 1 miliar minimum dia income-nya Rp 4 miliar, bila income Rp 4 miliar bermakna satu bulan berapakah upahnya, Rp 300 juta serta dia mungkin saja miliki kartu credit diluar juga jadi itu yang juga akan begitu memastikan impact-nya, ” kata Chatib di Mandiri Invesment Komunitas, Jakarta, Rabu (7/2/2018).

Menurut Chatib, aplikasi ketentuan pajak dapat intip data kartu credit searah dengan program keterbukaan info keuangan untuk kebutuhan perpajakan atau Automatic Exchange of Information (AEoI) yang berlaku pada September 2018.

Tetapi, supaya tidak menyebabkan kepanikan atau keresahan untuk khalayak jadi pemerintah mesti selekasnya mengaplikasikan batasan nilai transaksi yang harus untuk dilaporkan pada Ditjen Pajak.

Baca juga: kurs dollar hari ini

” Bila tidak ada batas, berapapun digunakan, pajak juga kesusahan, apa dia (Ditjen Pajak) miliki cukup orang (petugas pajak) untuk check transaksi anda Rp 10 ribu, Rp 15 ribu. Jadi harus ditetapkan trashold-nya, yang masuk akal berapakah masalah tehnis mereka mesti bicara dengan perbankan, ” tutur dia.

Diluar itu, Chatib katakan, pemerintah juga butuh menanggung data beberapa yang memiliki kartu credit aman serta tidak dipakai untuk beberapa hal yg tidak lumrah.

” Mesti ditanggung dong, kalau datanya tidak bisa itu, pajak mesti jamin, umumnya data pajak kan tidak bisa di buka orang, ” tutup dia.

Terlebih dulu, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan telah dapat mengintip data kartu credit selesai diterbitkannya Ketentuan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 228/PMK. 03/2017 yang diteken pada 29 Desember 2017.

Beleid ini diisi mengenai Perincian Type Data serta Info dan Tata Langkah Penyampaian Data serta Info yang Terkait Dengan Perpajakan.

Leave a Reply