Demi Hindari Defisit, Efisiensi BPJS Kesehatan Harus Dilakukan

Menteri Keuangan Sri Mulyani menggelar rapat kerja dengan Menteri Kesehatan Nila Moeloek terkait pembahasan defisit Jaminan Kesehatan Nasional. Salah satu yang dibahas adalah mengenai efisiensi pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Selesai rapat, Nila menyebutkan, dalam system service kesehatan BPJS Kesehatan juga akan dikerjakan perbaikan dari mulai system administrasi sampai Sumber Daya Manusia (SDM). Perbaikan ini diinginkan ke depan dapat menambah pendapatan serta kurangi berbelanja negara.

“Intinya itu. Jadi untuk tingkatkan pendapatan apa sajakah yang harus dikerjakan, dikuatkan. Umpamanya lebih personil atau lebih IT yang bagus hingga terang yang bayar iuran itu. Jadi kedisiplinan agar pendapatan itu betul-betul naik, ” katanya, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (28/12/2017).

Diluar itu, diusahakan juga bagaimana kurangi pengeluaran dari bagian BPJS Kesehatannya. Langkahnya dengan menaikkan pegawai agar administrasinya dapat semakin bagus.

“Jadi kasarnya Menteri Keuangan ngasih uang (ke BPJS Kesehatan) tapi targetnya menjangkau itu, bagaimana menuju ke situ apa yang harus dia kerjakan dengan administrasi semakin bagus, kita lebih efektif, pasti kita berharap defisit akan turun, ” tambah dia.

Terlebih dulu, Direktur Jenderal Perimbangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh menyebutkan, defisit JKN dapat diatasi dengan lewat dua segi. Pertama, penyelesaian tunggakan iuran yang dikerjakan Pemerintah Daerah (Pemda) dengan menerbitkan PMK tentang sangsi pemotongan DAU, ke-2 dengan membuat revisi PMK 115.

“Kontribusi DBH lewat barusan yang saya berikan DBH CHT serta pajak rokok dapat perbaikan bagian defisit, ” katanya.

Dia meneruskan, sesungguhnya dalam UU No 15 th. 2015 telah ditata kalau daerah yg tidak penuhi paling sedikit biaya diharuskan untuk kesehatan, dalam ketentuan perundang-undangan bisa dikerjakan penundaan atau pemotongan dana transfer ke daerah.

Berikut yang lalu ditata dalam PMK 183 2017 mengenai Tata Langkah Penyelesaian Tunggakan Iuran Jaminan Kesehatan Daerah lewat Pemotongan.

“Ketika ada penagihan BPJS kesehatan ke dua pada direkonsilasisi besarnya tunggakan disetujui. Bila tak ada perjanjian BPJS serta Pemda besar iuran berdasar pada audit BPKP, Menkeu juga akan potong DAU sekalian keinginan pemotongan penyaluran yang berkaitan, ”ujarnya.

Diluar itu, defisit dapat juga diatasi lewat sumber dari pajak rokok sisi daerah semasing propinsi. Dimana dalam PMK 115 dijelaskan kalau peran pajak 75% penerimaan pajak rokok, 50% salah satunya diberi untuk JKN.

“Ini juga akan kita revisi. PMK sekali lagi di buat, pasti paling berlakunya th. depan, ” katanya.

Dia menjelaskan, jadi hitungan pajak rokok dari 50% untuk JKN, umpamanya satu pajak Rp13 triliun, 75% sekira Rp6, 5-Rp7 triliun. 50% dari itu setengahnya untuk JKN.

“kita juga akan eksekusi untuk 2018. Revisinya baru kita kerjakan, ” katanya. Sumber: siamplop.net

Leave a Reply