Perubahann yang Terjadi Pada Tiket.com Setelah Dibeli Oleh Blibli.com

Ticket. com saat disadarisisi GDP Venture (Djarum) lewat Blibli. com yang sudah dilengkapi dengan cek resi alami beberapa perubahan dalam bisnisnya. Umpamanya dibawah logo Ticket. com saat ini ada tulisan ” a Blibli. com Company “.

Beberapa pekerja juga geser ke tempat yang semakin besar. ” Karyawan jadi bertambah serta dari bagian tehnologi juga jadi bertambah dengan penting, ” tutur Gaery Undarsa Chief Communication & Co-Founder Ticket. com dalam acara Syukuran 6 Th. Ticket. com di Jakarta, (24/8).

Perubahann yang Terjadi Pada Tiket.com Setelah Dibeli Oleh Blibli.com

Gaery menceritakan, GDP Venture mempunyai nilai yang sama juga dengan Ticket. com. Itu penyebabnya akuisisi ini dapat jalan. Peluang ini telah dinanti mulai sejak lama oleh beberapa founder Ticket. com. Peluang berikut yang juga akan membuat lancar visi serta tujuan Ticket. com untuk dapat berkembang di usaha on-line travel agent di Indonesia.

” Kami miliki visi serta tujuan yakni number one player di on-line travel. Kami pioneer ticket pesawat, kereta api, serta sewa mobil juga. Satu hal yang kita tidak miliki dahulu itu resources. Saat ini kita telah miliki, ” terang Gaery.

Mulai sejak berdiri dari 6 th. lantas, Ticket. com juga memperoleh suntikan dana dari angel investor Indonesia yang mitra Ticket. com. Tetapi, Gaery malas mengungkap siapa angel investor itu.

Selain itu juga Pemerintah lewat Kementerian Komunikasi serta Informatika (Kemkominfo) mulai mengaplikasikan rencana kebijakan Safe Harbor Policy dengan keluarkan surat edaran untuk menjawab keperluan industri e-Commerce Tanah Air.

Kebijakan itu memperoleh tanggapan positif dari aktor e-Commerce di Indonesia. Menurut Ketua Dewan Pengawas Indonesian e-Commerce Association (idEA) William Tanuwijaya, surat edaran itu bisa mengambil keputusan batas tanggung jawab yang pasti untuk e-Commerce platfom berbasiskan User Generated Kontent (UGC).

” (Ada Surat edaran) bukanlah bermakna meninggalkan tanggung jawab, tapi berikan batasan yang lebih terang tentang tanggung jawab dari yang memiliki basis, hingga beberapa orang (yang memakai basis itu) tidak dapat bersembunyi dibalik anonimitasnya, ” papar William waktu didapati di sela-sela konferensi pers tentang safe harbor policy di Jakarta, Senin (27/2/2017).

Walau masih tetap berbentuk surat edaran, William menjelaskan kebijakan ini adalah awal yang bagus dalam perubahan e-Commerce di Indonesia. Karena itu, ia mengharapkan jika di keluarkan berbentuk Ketentuan Menteri (Permen), akhirnya bisa lebih menyeluruh.

” Sekarang ini kan memanglah tetap dalam step diskusi umum serta buka input dari beberapa pemangku kebutuhan. Keinginannya, dapat jadi Ketentuan Menteri yang menyeluruh, ” tutur pria yang disebut CEO Tokopedia itu.

William juga menjelaskan, sebelumnya surat edaran ini sesungguhnya beberapa aktor e-Commerce telah mempunyai prasyarat serta ketetapan untuk merchant yang menginginkan gabung. Tetapi dalam basis berbasiskan UGC tidak dimungkiri system filter memanglah dapat disiasati.

” Umumnya untuk mensiasati filter, barang yang di jual ditukar namanya hingga system tidak membacanya jadi product terlarang serta lolos, ” paparnya.

Karenanya, peranan pelaporan penting juga supaya orang-orang dapat memberikan laporan jika ada barang yang tidak sepatutnya di jual.

Selain itu, kebijakan ini bisa jadi fasilitas edukasi untuk pemangku kebutuhan di Indonesia jika hadapi content yang bermasalah. Karena itu, tengah digodok juga mekanisme saat untuk turunkan content yang dipandang ilegal hingga ada standard sendiri.

Didapati dengan terpisah, Menteri Komunikasi serta Informatika (Menkominfo) Rudiantara juga menjelaskan kebijakan ini bisa menolong e-Commerce untuk lakukan inovasi. Jadi, penyedia basis tidak sangat dipusingkan selalu untuk memperhatikan content atau barang yang datang dari UGC.

” Jadi marketplace dapat konsentrasi meningkatkan servicenya serta bukanlah untuk ‘melototin’ content atau barang yang datang dari UGC, ” katanya.

Pria yang akrab di panggil Chief RA itu juga mengatakan, kebijakan ini tidak cuma menolong dari bagian penyedia basis, tapi bisa membuat perlindungan customer dari barang yang terlarang.

Jadi info, Safe Harbor Policy keluar di Amerika Serikat (AS) pada 1998. Pada dasarnya, rencana kebijakan itu mewajibkan yang memiliki barang atau product melindungi atau membuat perlindungan nama baik produknya. Jadi, kekeliruan product tidaklah tanggung jawab e-Commerce basis tetapi yang memiliki produknya.

Untuk di Indonesia, kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi serta Informatika Republik Indonesia Nomor 5 th. 2016 Mengenai Batasan serta Tanggung Jawab Penyedia Basis serta Pedagang Perdagangan Lewat System Elektronik yang berupa User Generated Kontent. Kebijakan ini serupa dengan Digital Millenium Copyright Act atau DMCA.

Leave a Reply